Archive | Tips PAJAK RSS feed for this section

10 Tips Sukses Mengelola Bisnis Restoran

23 May

10 Tips Sukses Mengelola Bisnis Restoran

Manajer yang baik tidak muncul dalam semalam,  kadang-kadang manajer restoran membutuhkan pengajaran dan praktek dalam rangka untuk secara efektif menjalankan bisnis, mengawasi karyawan dan memuaskan pelanggan. Berikut adalah  daftar sepuluh cara ringkas menunjukkan bagaimana manajer restoran dapat meningkatkan bisnis mereka:

1. Mengelola Biaya dengan Efektif

Dalam rangka untuk menjalankan bisnis yang sukses, biaya pengelolaan sangat penting. Biaya ini mencakup tenaga kerja, makanan dan biaya limbah. Menjaga catatan yang akurat dari semua biaya dan kerugian akan membantu manajer dalam mengelola  anggaran untuk masa depan dan mempertahan keuntungan.

Kerja_Cerdas_di_Dapur

2. Memasarkan restoran sesuai konsep

Manajer bertanggung jawab untuk mempromosikan merek dalam rangka untuk membawa bisnis yang lebih. Pelajari cara terbaik ke pasar untuk daerah Anda dan menerapkan strategi pemasaran bila memungkinkan.

3. Mengelola Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan salah satu hal penting dalam  mempromosikan restoran  dengan menampilkan kualitas makanan dan layanan. Pastikan untuk menindaklanjuti dan menawarkan produk dengan  kualitas terbaik. Menegakkan prosedur persiapan makanan, standar penyimpanan makanan dan kualitas presentasi di setiap saat.

4. Memberikan Layanan Unggul

Layanan tamu adalah salah satu bagian yang paling penting dari tujuan setiap restoran. Untuk setiap anggota staf yang memiliki kontak dengan para tamu, pastikan untuk melatih dan model layanan pelanggan yang unggul pada setiap saat, dari kedatangan mereka untuk kunjungan  mereka selanjutnya.

Waitress-in-Restaurant

5. Mengelola Waktu dengan Bijaksana

Manajer restoran memiliki banyak di piring mereka. Seorang manajer perlu belajar untuk menyeimbangkan kewajiban mereka untuk menghindari kejenuhan dan membuat bisnis berjalan lancar. Anggaran waktu untuk penjadwalan, persediaan, pemesanan, penerimaan, membantu pada baris dan tugas-tugas lain sepanjang hari.

6. Buat Lingkungan Kerja Positif

Lakukan apa yang Anda bisa untuk menciptakan lingkungan yang positif di mana orang merasa mereka dapat mempercayai satu sama lain dan bekerja sama. Mempekerjakan orang yang berkualitas, bisa mengenal mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Seimbangkan antara keceriaan dengan kerja keras untuk menciptakan lingkungan yang positif.

7. Memotivasi Tim

Pelajari tentang apa yang memotivasi karyawan Anda. Gunakan kontes, permainan, makanan, hadiah dan insentif lain untuk mendapatkan tim bersemangat tentang menjalankan kompetisi yang kuat. Motivasi membuat orang optimis dan produktif.

8. Menjadi contoh Baik

Anda mungkin tidak tahu, tapi karyawan Anda menonton semua yang Anda lakukan dan katakan. Anda menjadi teladan perilaku yang dapat diterima di restoran Anda, jadi pastikan itu adalah yang positif.

9. Disiplin Konsisten

Bila Anda perlu mendisiplinkan karyawan, mengacu pada kebijakan yang digariskan dalam buku pedoman disiplin karyawan Anda. Pastikan bahwa karyawan Anda sudah familiar dengan kebijakan restoran Anda, dan menjaga konsistensi dan keadilan ketika berhadapan dengan perilaku yang tidak pantas.

10. Memberikan Penghargaan yang tepat
Pastikan untuk mengidentifikasi ketika karyawan layak medapatkan penghargaan karena prestasi tinggi atau bekerja secara konsisten . Pujian yang diberikan karyawan di depan rekan-rekan mereka saat yang tepat, dan pastikan untuk konsisten mengakui mereka yang melakukan standar di atas

 

 

Sumber : http://www.restoqlinique.blogspot.com

 

Advertisements

Pemotongan dan Pembayaran pajak PPH23 (pasal 23) untuk jasa

31 Jul

PPH 23 adalah pajak atas jasa yang sifatnya “final”
dan biasanya di pungut (dipotong tagihan) oleh pembeli
(kalau pembeli adalah wajib pungut seperti bumn, dll)
besarnya biasanya 2% dari jasa (tergantung tabel norma)

CONTOH KASUS:
kita menjual jasa sbb:

Jasa INSTALASI dan SETTING SERVER = 1jt
ppn = 100rb

Invoice kepada customer: 1jt + 100rb = 1,1jt
PPH 23 = 2% x 1jt = 20rb

customer membayar kita = 1,1jt di kurangi 20rb = 1,080rb

Persiapan

  • buat akun pph23 : “Potongan PPH23” tipenya Pendapatan-luar-usaha
    nanti akun ini akan muncul di L/R mengurangi Penjualan anda
  • buat akun “Hutang PPH23” tipenya Hutang Pajak

Ada dua skenario:
1. PPH 23 di pungut customer

saat penjualan:

Input via Penjualan

Debet Kredit
Piutang Usaha 1.100.000
Penjualan 1.000.000
PPN (Hutang pajak PPN) 100.000

Input PPH23 via FCN (nota potong penjualan)
saat input anda ganti akun FCN ke akun pph23

Debet Kredit
Potongan PPH23 20.000
Piutang Usaha 20.000

saat lapor pajak :

  • tidak perlu bayar lagi karena sudah di potong customer
  • bukti potong dari customer tinggal di lampirkan saja utk laporan pajak

2. PPH 23 kita bayar sendiri

saat penjualan:

Input Penjualan
Debet Kredit
Piutang Usaha 1.100.000
Penjualan 1.000.000
PPN (Hutang pajak PPN) 100.000

Input  pph23 via JURNAL UMUM

Debet Kredit
Potongan PPH23 20.000
Hutang PPH23 20.000

Saat bayar dan lapor pajak :

Input pembayaran spt biasa, pilih akun Hutang PPH23

Debet Kredit
Hutang PPH23 20.000
Kas/Bank 20.000

Pemotongan dan Pembayaran pajak PPH23 (pasal 23) untuk jasa

1 Apr

PPH 23 adalah pajak atas jasa yang sifatnya “final”
dan biasanya di pungut (dipotong tagihan) oleh pembeli
(kalau pembeli adalah wajib pungut seperti bumn, dll)
besarnya biasanya 2% dari jasa (tergantung tabel norma)

CONTOH KASUS:
kita menjual jasa sbb:

Jasa INSTALASI dan SETTING SERVER = 1jt
ppn = 100rb

Invoice kepada customer: 1jt + 100rb = 1,1jt
PPH 23 = 2% x 1jt = 20rb

customer membayar kita = 1,1jt di kurangi 20rb = 1,080rb

Persiapan

  • buat akun pph23 : “Potongan PPH23” tipenya Pendapatan-luar-usaha
    nanti akun ini akan muncul di L/R mengurangi Penjualan anda
  • buat akun “Hutang PPH23” tipenya Hutang Pajak

Ada dua skenario:
1. PPH 23 di pungut customer

saat penjualan:

Input via Penjualan

Debet Kredit
Piutang Usaha 1.100.000
Penjualan 1.000.000
PPN (Hutang pajak PPN) 100.000

Input PPH23 via FCN (nota potong penjualan)
saat input anda ganti akun FCN ke akun pph23

Debet Kredit
Potongan PPH23 20.000
Piutang Usaha 20.000

saat lapor pajak :

  • tidak perlu bayar lagi karena sudah di potong customer
  • bukti potong dari customer tinggal di lampirkan saja utk laporan pajak

2. PPH 23 kita bayar sendiri

saat penjualan:

Input Penjualan
Debet Kredit
Piutang Usaha 1.100.000
Penjualan 1.000.000
PPN (Hutang pajak PPN) 100.000

Input  pph23 via JURNAL UMUM

Debet Kredit
Potongan PPH23 20.000
Hutang PPH23 20.000

Saat bayar dan lapor pajak :

Input pembayaran spt biasa, pilih akun Hutang PPH23

Debet Kredit
Hutang PPH23 20.000
Kas/Bank 20.000

Sistem Informasi Akuntansi Perpajakan

1 Feb

Setiap pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan adalah transaksi finansial yang harus dicatat sesuai dengan tugas dan fungsi akuntansi.

Pajak mempunyai beberapa sifat sbb :

1.     Pajak merupakan Iuran masyarakat kepada pemerintah yang pembayarannya dapat dipaksakan.  Karena dapat dipaksakan ini sering petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipicu oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhui kewajibannyanya sebagaimana mestinya serta  kekeliruan dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan berpihak kepada kepentingan pemerintah. Banyak pengusaha menilai undang-undang dan pertauran perpajakan tidak kondusif.

2.     Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

3.     Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negara dalam mendapatkan pelayanan sesuai haknya sebagai warga negara.

4.     Pajak mempunyai fungsi mengatur sektor sosial, ekonomi maupun budaya.

Berdasarkan cara pemungutannya (khususnya pajak pusat) dapat dibagi atas:

a.     Pajak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak kekayaan yang dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu sesuai undang-undang. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

b.     Pajak tidak langsung, Pajak Penjualan, Bea meterai, dikenakan pada saat terjadinya perbuatan/transaksi kena pajak, dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang secara umum selalu dihadapi oleh perusahaan :

Pajak penghasilan Perseroan : Pajak yang dipungut atas penghasilan (laba bersih)

Walaupun penentuan besarnya Pph,  berdasarkan penghasilan bersih menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir, Wajib pajak diminta untuk melakukan angsuaran bulanan. Maka mencatat angsuran pajak perseroan dicatat sebagai beban/Pajak dibayar dimuka.

Beban/Pajak Dibayar dimuka                             x,xxx,xxx

Kas                                                                                 x,xxx,xxx

Pada akhir tahun Beban/Pajak dibayar dimuka dilakukan penyesuaaian dengan kewajiban pajak sesungguhnya.

Pajak penghasilan karyawan (Pph 21) yaitu pajak menjadi beban karyawan atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian pajak ini tidak merupakan beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan hanya berkewajiban menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu setiap  terjadi pemotongan yang telah dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah sampai dlakukan penyetoran ke kas negara.

Jurnal pencatatan PPh 21

a.     Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran gaji)

Biaya Gaji x,xxx,xxx
……Pajak penghasilan (PPh 21)……Kas ( Gaji yang dibayarkan) x,xxx,xxxx,xxx,xxx

b.     Saat menyetor ke kas negara

Pajak penghasilan (pph 21) x,xxx,xxx
…… Kas x,xxx,xxx

Penyetoran pajak pengahasilan (Pph) pasal 21 adalah penyetoran kewajiban karyawan yang dipotong dari penghasilannya sesuai undang-undang yang tidak terkait dengan asset/beban/biaya perusahaan sehingga mencatat penyetoran pajak penghasilah sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Ppn, Biaya meterai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.  PPn merupakan bagian dari beban/biaya  bukan Asset dan dapat dipindahkan kepada pihak lain bila barang tersebut dijual. PPn, Biaya meterai juga tidak dicatat sebagai biya dibayar dimuka

Pada saat membeli barang yang dikenakan PPn timbul kewajiban atas PPn (ppn Masukan) yang merupakan bagian dari rekening Pasiva (Hutang). Dalam pembayaran pembelian tersebut sebagian kas yang dibayarkan adalah untuk membayar Utang PPn tersebut. (tidak ada hubungannya dengan biaya dibayar dimuka). Pada saat menjual,  perusahaan berkewajiban memungut pajak atas penjualan barang kena pajak,(PPn Keluaran)  sehingga timbul utang kepada negara dan hutang tersebut dapat dikompensasikan langsung dengan beban pajak yang terjadi pada saat membeli barang tersebut (Ppn Masukan). Bila PPn Keluaran lebih besar dari PPn Masukan maka pada neraca akan terlihat sebagai hutang sedangkan bila PPn Masukan lebih besar dari pada PPn keluaran tidak akan ditampilkan pada neraca karena dicatat sebagai beban perusahaan. Pencatatan Ppn sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Bentuk Jurnal PPn.

Saat Pembelian

Pembelian/Persediaan barang dagang x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx
……Kas/utang x,xxx,xx

Saat  Penjualan

Kas/Piutang x,xxx,xxx
Penjualan x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx

Jika Saat pembelian dicatat sebagai persediaan maka

Persediaan                                              x,xxx,xxx

Harga Pokok                                                                   x,xxx,xxx

Bila pada periode tertentu menaca menunjukan adanya hutanng PPn, maka utang tersebut berarti ppn keluaran lebih besar dari pada ppn masukan dan kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara.

Jurnal Pada Saat Penyetoran ke kas negara

PPn                                                         x,xxx,xxx

Kas                                                                       x,xxx,xxx

Ppn tidak pernah menjadi asset perusahaan, pada pt. sinarindo dicatat demikian

Penggunaan dana perusahaan yang disebutkan sebagai piutang pemegang saham, oleh petugas pajak dapat dianggap sebagai penghasilan bagi pemegang saham, dan dikenakan Pph.

Perhitungan PPN.

Ada dua cara untuk menghitung ppn yaitu :

Exclude PPn (Excl)  : Yaitu  PPn dihitung  n % dari nilai jual barang /Jassa kena pajak setelah dikurangi discount.

Include PPn (InCl) : Yaitu Nilai Jual sudah termasuk PPn  n %

Non PPn adalah bentuk transaksi hanya berlaku untuk penyerahan barang dan jasa tidak kena pajak.

Pajak Pribadi Juga Harus Jadi Perhatian Kita

1 Feb

Halo Klabers, perencanaan pajak pribadi atau tax planning adalah upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan UU Pajak yang berlaku.

Hal ini sangat lumrah karena pajak dianggap sebagai biaya, sehingga untuk meminimalisir biaya tersebut perlu dilakukan berbagai upaya atau strategi tertentu. Intinya adalah bagaimana agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan akhirnya akan memperoleh keuntungan serta likuiditas yang diharapkan bagi kita.

Bagaimana konsep perencanaan pajak bisa diterapkan di Indonesia? Setidaknya ada tiga jenis pajak yang relevan untuk perencanaan keuangan keluarga:

  1. Pajak yang timbul dari pembelian (PPN).
  2. Pajak yang timbul karena kepemilikan (PBB, PPnBM, BPHTB dan pajak kendaraan).
  3. Pajak yang timbul karena adanya penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada umumnya sudah dimasukkan ke dalam harga barang yang dibeli/konsumsi. Penjual barang yang dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut pajak dari konsumennya. Namun dalam kasus Klabers melakukan kegiatan penambahan nilai secara independen maka membayar PPN kepada kantor pajak adalah keharusan. Misalnya membangun rumah sendiri tanpa bantuan kontraktor, maka Klabers harus membayar PPN. Untuk perencanaan PPN, Klabers harus memperhitungkan nilai barang yang akan konsumsi setelah pajak supaya anggarannya tidak membengkak. Tarif PPN adalah sebesar 10 persen.

Untuk aset yang sudah dimiliki, anggaran pajak kepemilikan harus diperhatikan. Jika memiliki kendaraan bermotor, jangan lupa untuk membayar pajaknya setiap tahun. Kalau memiliki rumah di atas sebidang tanah maka setiap tahunnya wajib membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang besarnya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Dalam kasus kepemilikan apartemen, jika Klabers adalah pemilik pertama maka ada tiga jenis pajak yang harus dibayar yaitu : PPN, PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah). Namun jika Klabers adalah pemilik kedua dan seterusnya, maka pajak yang harus dibayar hanyalah BPHTB.

Berikut ini strategi penerapan tax planning untuk orang pribadi yang bisa menjadi awal perenungan:

  1. Jika tidak ada Perjanjian Pisah Harta atau Penghasilan, istri tidak perlu memiliki NPWP sendiri, karena dapat mengikuti register NPWP suami.
  2. Hindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, misalnya telat untuk melaporkan SPT dan/atau telat membayar pajak, yang dapat dikenakan sanksi administrasi. Apabila belum selesai menyiapkan SPT Tahunan, Klabers dapat mengajukan permohonan penundaan pelaporan sebelum jatuh tempo, sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi.
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Keuntungan menggunakan norma penghitungan adalah adanya kemudahan praktek penghitungan pajak. Wajib Pajak juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan. Keuntungan yang lainnya adanya kemudahan menghitung Pajak Penghasilan.
  4. Sama halnya dengan menyusun perencanaan keuangan tahunan, Klabers juga perlu membuat perencanaan perpajakan, semua pengeluaran dan kebutuhan selama setahun perlu dicatat agar dapat mengetahui total pengeluaran berbanding dengan penghasilan.
  5. Jika hendak berbisnis, maka Klabers sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif pajak dengan tarif terendah 5%.
  6. Berinvestasi di Reksa Dana dengan jangka waktu kurang dari lima tahun karena bukan objek pajak penghasilan.
  7. Program apartemen bersubsidi dari pemerintah yang sedang marak dipasarkan bisa dilirik sebagai salah satu pilihan untuk memiliki tempat tinggal. Karena pemerintah akan membebaskan PPN untuk pembelian satu unit apartemen bersubsidi jika memiliki pendapatan maksimal Rp48 juta per tahun.

OkeZone.com, 4 Januari 2010

%d bloggers like this: